Views: 2
Bupati Yohanis Manibuy: APBD Perubahan Harus Menjawab Kebutuhan Mendesak Warga Bintuni
BINTUNI, inspirasipapua.id — Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Di Teluk Bintuni, sebagian di antaranya harus menjawab kebutuhan yang langsung dirasakan warga: gaji aparatur, layanan kesehatan, air bersih, pendidikan, jalan, hingga penanganan kabut asap.
Pesan itu mengemuka ketika Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan enam fraksi DPRK dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I DPRK Teluk Bintuni, Selasa, 29 September 2026. Rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026.
Yohanis mengapresiasi masukan Fraksi NasDem, Golkar, PPP, Demokrasi Gerakan Nasional, Perindo dan Otsus. Menurut dia, kritik, saran dan aspirasi fraksi menjadi bahan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah akan memprioritaskan sejumlah kebutuhan mendesak. Di antaranya kekurangan belanja pegawai serta penyelesaian kewajiban kepada BPJS dan Bulog. Pemerintah juga berjanji memperkuat transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Di tengah persoalan anggaran, pemerintah juga menghadapi masalah yang tidak bisa ditunda: kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kualitas udara. Pada 29 September, pemerintah membagikan 500 masker kepada masyarakat di dua titik di Bintuni sebagai salah satu langkah mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Persoalan air bersih menjadi perhatian lain. Pemerintah menyatakan akan melanjutkan penyelesaian jaringan pipa air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di Kota Bintuni dan Distrik Manimeri. Rumah layak huni serta penanganan permukiman masyarakat juga masuk dalam agenda pemerintah.
Pendidikan dan pelayanan dasar
Dalam bidang pendidikan, pemerintah menyatakan dukungan terhadap peningkatan mutu SMA, SMK dan MA. Pelibatan dunia usaha, termasuk LNG Tangguh dan Genting Oil, dibuka untuk mendukung kebutuhan pendidikan di daerah.
Pelatihan kepala sekolah dan guru juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai peningkatan kapasitas tenaga pendidik penting agar kualitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah.
Dukungan juga diarahkan kepada Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni. Kebutuhan ruang kelas baru, laboratorium komputer, panel digital dan smart TV akan dipertimbangkan melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Untuk aparatur sipil negara, pemerintah akan menindaklanjuti persoalan CPNS Formasi 546 dan hak-hak keuangan PPPK Paruh Waktu. Pembayaran PPPK Paruh Waktu masih menunggu penyesuaian dengan petunjuk teknis pemerintah pusat.
Pemerintah juga menyatakan akan mengupayakan pemulangan masyarakat dari Moskona Utara, Moskona Utara Jauh dan Moskona Barat yang masih berada di luar wilayah asal. Proses tersebut akan dikoordinasikan bersama TNI dan Polri dengan mempertimbangkan kondisi keamanan.
Jalan, listrik dan konektivitas
Akses transportasi tetap menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah. Sejumlah ruas yang menjadi perhatian antara lain Merdey–Masyeta–Moskona Timur–Moskona Utara, Masyeta–Moskona Selatan dan Moskona Barat–Moskona Utara. Jalan kampung dan kawasan SP juga masuk dalam rencana penanganan.
Pemerintah turut memperhatikan kebutuhan listrik desa. Penambahan anggaran dan peningkatan jam layanan listrik akan diupayakan, terutama menjelang perayaan Natal 2026.
Untuk Dana Otonomi Khusus, pemerintah menjelaskan penggunaannya mengacu pada hasil Musrenbang Otsus serta ketentuan RIPPP dan RAPPP. Pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan infrastruktur menjadi sektor prioritas.
Sejumlah usulan dari Fraksi Otsus—mulai dari rumah layak huni, jalan, bendungan, air bersih, fasilitas kesehatan, rumah tenaga kesehatan, menara telekomunikasi, PLTS, penanganan karhutla, bantuan pengungsi, ambulans hingga pelabuhan—akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan RKPD, Renja dan Renstra untuk diupayakan masuk dalam APBD 2027.
Mengejar PAD tanpa mengabaikan warga
Pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah dari sisi pendapatan. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi akan dilakukan melalui pemutakhiran basis data wajib pajak, pendataan objek pajak, pemeriksaan kepatuhan, penagihan piutang, digitalisasi pembayaran dan pencarian sumber pajak baru.
Belum optimalnya PAD, kata pemerintah, dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kewenangan perpajakan tertentu yang masih berada di pemerintah pusat, data antar-OPD yang belum terintegrasi, kondisi geografis Teluk Bintuni yang luas serta pengawasan dan digitalisasi yang masih perlu diperkuat.
Untuk menjaga arus kas, pinjaman daerah ditempatkan sebagai pilihan terakhir. Pemerintah mengaitkan langkah itu dengan pemotongan Transfer ke Daerah pada 2025 dan 2026. Pinjaman tersebut disebut telah mendapat persetujuan DPRK melalui KUA-PPAS.
Sementara penyertaan modal pada Bank Papua, menurut pemerintah, juga memberikan penerimaan berupa dividen yang menjadi bagian dari PAD. Nilai dividen yang dicatat pemerintah sebesar Rp8,201 miliar.
Yohanis juga meminta OPD lebih disiplin menjalankan anggaran. Surat edaran akan dikeluarkan agar pekerjaan tidak menumpuk pada penghujung tahun dan pengawasan internal diperkuat.
Bandara dan Pelabuhan Muturi
Dua proyek strategis turut dipaparkan dalam rapat tersebut, yakni rencana pembangunan Bandar Udara Manimeri (SP3) dan Pelabuhan Laut Muturi.
Studi kelayakan kedua proyek disebut telah selesai. Bandara Manimeri dirancang dikembangkan bertahap, dari runway 1.700 meter menjadi 2.500 meter dan memungkinkan mencapai 3.000 meter. Bandara itu diharapkan melayani penumpang sekaligus mendukung distribusi kargo, termasuk hasil perikanan.
Saat ini pembangunan Bandara Manimeri masih menunggu penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan. Penyusunan DED juga terus dimatangkan.
Untuk Pelabuhan Muturi, pemerintah merencanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan dan menargetkan masuk tahap DED pada 2027.
Pembiayaan kedua proyek tersebut direncanakan melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta. Dukungan perusahaan melalui program CSR juga terbuka untuk dijajaki.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada tersedianya jalan, bandara atau pelabuhan. Infrastruktur diharapkan membuka akses warga terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan kegiatan ekonomi.
Yohanis menegaskan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah. Aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak semata-mata menentukan ke mana uang daerah dibelanjakan. Lebih jauh, pembahasan itu menjadi ujian apakah anggaran mampu menjawab kebutuhan warga—dari air bersih dan udara yang lebih sehat hingga pendidikan, jalan, listrik dan kesempatan ekonomi.
**(Tim/red/muris/inspirasi Papua.id)**
About Post Author
